KepulauanAru,CompasMaluku.Com- Politisi PKN Laganty Gutandjalay akhirnya meluruskan narasi yang dibangun lewat kampanye kampanye yang diutarakan lawan politik paslon nomor urut 02 Timotius Kaidel-Mohamad Djumpa,narasi narasi itu menurutnya sangatlah merugikan kandidat mereka.
" Beta hanya mau meluruskan kampanye kampanye dari sebelah yang sangat merugikan kami karena mereka bukan orang pemerintahan ataupun pernah duduk di DPRD sehingga tidak tahu apapa " Tegas Gutandjalay lewat orasi politik yang disampaikannya dihadapan ratusan pendukung paslon 02 Timotius Kaidel-Mohamad Djumpa dalan kegiatan kampanye.
Hal yang mau diluruskannya ialah soal beredarnya video singkat kampanye lawan politik Paslon Aru Maju,dalam video itu nama Mohamad Djumpa disebut,penyebutan nama Moh Djumpa ini berkaitan saat dirinya kala itu masih menjabat selaku kepala BKD Aru yang tak bisa memperjuangkan putra putri daerah menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
" Yang beta mau luruskan pertama dari video pendek yang beredar terkait dengan calon wakil bupati kita pada saat itu menjabat sebagai kepala BKD, dalam video pendek itu dimana pa Moh ini tidak bisa memperjuangkan anak anak daerah ini sebagai pejabat " Katanya.
Hal ini menurutnya merupakan pembodohan kepada masyarakat,sebab bagian yang punya urusan langsung dengan ASN,BKD hanya mengurusi urusan administrasi dan syarat setiap ASN untuk siap dipromisi pada jabatan tertentu jika mereka memenuhi syarat sesuai ketentuan,dalam Hal ini Bupati selaku pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan langsung akan mengambil keputusan prerogatifnya.
" yang perlu diketahui bahwa BKD itu hanya menyiapkan administrasi terkait dengan siapa yang nantinya diusul menjadi pejabat,jadi bukan kewenangan beliau (Moh Djumpa) untuk menentukan si A atau si B harus menjadi pejabat atau menduduki jabatan tertentu tetapi dari sisi aturan kepegawaian hanya menyiapkan administrasi tetapi eksekutornya ada pada Bupati yang menentukan jadi itu bukan salah beliau " Terang Gutandjalay.
Menurutnya,sistim birokrasi pemerintahan telah diatur dengan regulasi,karena itu untuk bisa menduduki jabatan tertentu maka setiap ASN harus menaati rambu rambu,diapun meminta agar pihak lawan tidak menjadikan ini sebagai isu murahan.
" perlu dicatat pada saat itu putra putra daerah kita dari sisi kepangkatan maupun golongan belum ada yang bisa menduduki jabatan jabatan tertinggi, karena ada aturannya yang harus dilalui, ini bukan arena judi arena judi saja ada aturannya, ini pemerintahan ada aturan main yang harus dipenuhi, jadi kalau tidak tahu jangan memorovokasi pemilih dengan berita berita tidak benar " Tegasnya.(yop)
Social Header